Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA KONSEP SMART CITY PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENERIMA WARISAN YANG MENOLAK DAN BELUM MEMBAYAR UTANG PEWARIS DIDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS DITINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP INVENSI VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA TELEVISI DALAM UJI MATERIAL PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN INVENTOR MELALUI PERJANJIAN KEPEMILIKAN PATEN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ATAS SUAKA (RIGHT TO ASYLUM) DI PERBATASAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL: PENGESAMPINGAN (DEROGATION) KEWAJIBAN NEGARA OLEH NEGARA YUNANI SAAT PANDEMI COVID-19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERCERAIAN PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MOMERANDUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENEVA LABORATORIES LIMITED ATAS PENGGUNAAN MEREK BIO-OIL OLEH JEFF. SASARINOV YANG DIJUAL PALSU PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK TERHADAP PPAT DAN KREDITOR DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN DATA SERTIFIKAT TANAH OLEH BPN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog